Diplomasi ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi yang memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dalam hal ini bisa berupa peningkatan perekonomian, sedangkan kepentingan politik berkaitan dengan aspek keamanan dan stabilitas politik suatu negara serta pengaruh internasional. Oleh karena itu, baik instrumen maupun tujuan diplomasi ekonomi sama-sama melibatkan aspek ekonomi dan politik dan harus dilihat sebagai suatu kesatuan. Dalam menjalankan diplomasi ekonominya, negara menggunakan berbagai macam instrumen yang dapat memengaruhi negara lain seperti bantuan luar negeri, perjanjian dagang, pertukaran mata uang (currency swap), hingga sanksi ekonomi.

Sejarah dan Perkembangan

Diplomasi ekonomi merupakan praktik lama yang bisa ditelusuri sejak zaman dulu. Di masa Kekaisaran Ottoman, telah ada perwakilan dagang khusus yang bertugas menjadi representasi negara di wilayah asing. Kongsi dagang seperti East India Company (EIC) and Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang diberi wewenang untuk bernegosiasi atas nama negara sering dianggap merupakan bentuk awal dari diplomat dagang. Namun, meskipun secara praktik diplomasi ekonomi telah lama ada, aktivitas diplomasi ekonomi belum dianggap merupakan aktivitas diplomasi yang sesungguhnya. Secara historis, aktivitas diplomasi merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh bangsawan atau aristokrat sedangkan kegiatan berdagang dianggap merupakan pekerjaan rakyat biasa yang tidak layak dilakukan oleh aristokrat. Ini menyebabkan aktivitas diplomasi ekonomi terpisah dari aktivitas diplomasi klasik yang lebih fokus pada isu keamanan dan pertahanan.

Dalam perkembangannya, relasi antar negara menjadi semakin meningkat dan relasi ekonomi menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak berkembang. Seiring dengan semakin berkurangnya intensitas perang terbuka dan meningkatnya aktivitas ekonomi global, diplomasi ekonomi menjadi salah satu isu sentral dalam diplomasi antar negara.