Federasi

negara persatuan antara berbagai negara bagian atau wilayah berpemerintahan sendiri, disatukan oleh pemerintah pusat (federal) yang secara langsung menjalankan kekuasaan kedaulatannya terhadap mereka

Federasi (serapan dari bahasa Belanda: federatie) adalah gabungan beberapa perhimpunan yang bekerja sama dan seakan-akan merupakan satu entitas badan, namun hakikatnya tetap berdiri sendiri. Federasi pertama kali terdefinisikan pada masa kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.

Peta negara-negara yang berbentuk federasi (berwarna hijau).

Pada saat ini, sebuah federasi dikatakan sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas. Ini berbeda dengan sebuah negara kesatuan, yang biasanya hanya ada provinsi saja. Kelebihan sebuah negara kesatuan, ialah adanya keseragaman antar semua provinsi.

Federasi mungkin multi-etnik, atau melingkup wilayah yang luas dari sebuah wilayah, meskipun keduanya bukan suatu keharusan. Federasi biasanya ditemukan dalam sebuah persetujuan awal antara beberapa negara bagian "berdaulat". Bentuk pemerintahan atau struktur konstitusional ditemukan dalam federasi dikenal sebagai federalisme.

Perbedaan dengan negara kesatuan

sunting

Negara kesatuan bertentangan dengan negara federasi. Di negara kesatuan, semua sistem pemerintahan sub-nasional dicabut oleh pemerintah pusat. Di negara federasi, semua sistem pemerintahan sub-nasional diberikan oleh pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Negara Federal Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) Setiap daerah mempunyai UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri) Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU UUD daerah tidak terikat dengan UU negara Perda terikat dengan UU
Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum Presiden/Raja berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah Hanya Presiden/Raja berwenang mengatur hukum
DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR DPRD (provinsi/negara bagian/dst) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi Desentralisasi Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara APBN dan APBD tergabung
Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Pengeluaran APBN dan APBD dihitung pembagian Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat dan sejajar Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat Daerah harus mandiri Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui 3 kekuasaan daerah diakui 3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui Hari libur terdiri dari pusat dan daerah Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui Bendera nasional serta daerah diakui dan sejajar Bendera nasional hanya diakui
Hanya bahasa nasional diakui Beberapa bahasa selain nasional diakui setiap daerah Hanya bahasa nasional diakui

Republik Federal

sunting
Tahun Federasi Unit Federasi Unit Federasi mayor Unit Federasi minor
1853   Argentina Provinsi di Argentina 23 provinsi 1 kota otonomi
1889   Brasil Negara bagian di Brasil 26 negara bagian (Sebelumnya provinsi, ketika periode monarki pada tahun 1822 hingga 1889) 1 federal distrik and 5,561 munisipalitas
1920   Austria Negara bagian di Austria 9 Länderatau Bundesländer
1995   Bosnia dan Herzegovina Divisi di Bosnia dan Herzegovina 2 entitas (out of which one is itself a federation, consisting of 10 cantons) 1 distrik
1949-1950   Republik Indonesia Serikat Negara bagian di Indonesia 7 Negara 9 Daerah otonomi
1975   Komoro Kepulauan otonomi di Komoro 3 kepulauan
1995   Ethiopia Region di Ethiopia 9 regional 2 kota carteran
1949   Jerman Negara bagian di Jerman 16 Länder atau Bundesländer
1950   India Negara bagian dan teritori di India 28 negara bagian 7 uni teritori, termasuk wilayah ibu kota nasional
2005   Irak Kegubernuran di Irak 18 gubernuran, termasuk daerah otonomi Kurdistan.
1821   Meksiko Negara bagian di Meksiko 31 negara bagian 1 federal distrik
1979   Federasi Mikronesia Administrasi divisi di Federasi Mikronesia 4 negara bagian
2015     Nepal Provinsi di Nepal 7 provinsi 77 distrik
1963   Nigeria Negara bagian di Nigeria 36 negara bagian 1 teritori
1956   Pakistan Provinsi dan teritori di Pakistan 4 provinsi 4 federal yang wilayah termasuk wilayah ibu kota federal
1991   Rusia Subjek federal di Rusia 21 republik, 46 oblast, 9 krai, 1 otonomi oblast, 4 otonomi okrug, 2 tingkat kota federal[1]
2011   Sudan Selatan Negara bagian di Sudan Selatan 10 negara bagian
2012   Somalia Anggota negara bagian federal di Somalia 18 negara bagian[2]
1956   Sudan Negara bagian di Sudan 15 negara bagian
1848   Swiss Kanton di Swiss 20 kanton, 6 bagian kanton
1787   Amerika Serikat Negara bagian di Amerika Serikat 50 negara bagian 1 federal distrik; 1 teritori tergabung, 13 teritori tidak tergabung
1863   Venezuela Negara bagian di Venezuela 23 negara bagian 1 federal distrik, 1 federal dependensi

Monarki Federal

sunting
Tahun Federasi Unit Feredasi Unit Feredasi mayor Unit Feredasi minor
1901   Australia Negara bagian dan teritori di Australia 6 negara bagian 10 territori
1970   Belgia Divisi di Belgia 3 komunitas, 3 regional
1867   Kanada Provinsi dan teritori di Kanada 10 provinsi 3 teritori
1963   Malaysia Negara bagian di Malaysia 13 negara bagian 3 federal teritori
1983   Saint Kitts dan Nevis Kepulauan/Parish di Saint Kitts dan Nevis 2 kepulauan/14 paroki
1971   Uni Emirat Arab Emirat di Uni Emirat Arab 7 emirat

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Federal structure of Russia Diarsipkan 2017-07-26 di Wayback Machine., Article 65 of Russian Constitution.
  2. ^ "The Federal Republic of Somalia – Harmonized Draft Constitution" (PDF). Federal Republic of Somalia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-01-20. Diakses tanggal 2 August 2012. : Adopted constitution accommodates existing regional governments, with the ultimate number and boundaries of the Federal Member States to be determined by the House of the People of the Federal Parliament.